Police Reform Should be Tracing the History of the First Chief of Police

img_0520Dr. G. Ambar Wulan, MHum, penulis Biografi R.S Soekanto, mengatakan, dalam melakukan reformasi kultural, penting bagi Polri untuk belajar dari sejarah R.S Soekanto yang merupakan Kapolri pertama. Sosok ini dikenal memiliki keteladanan tinggi sebagai peletak dasar struktur kepolisian saat ini. Ambar menyebutkan peran Soekanto terutama karena telah mengubah watak dan mental dari Polisi Kolonial menjadi Polisi Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Ambar pada acara Seminar dan Bedah Buku Jejak peletak dasar Kepolisian Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dan relevansinya terhadap reformasi kultural Polri, Sabtu (15/10/2016). Kegiatan ini diselenggarakan oleh PERSADA (Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana). Hadir pada acara tersebut Kapolres Kota Malang AKBP Decky Hendarsono, S.IK dan pemateri di antaranya Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM (editor buku); Fachrizal Afandi, SPsi, SH, MH (dosen FH UB dan peneliti PERSADA) serta F. X. Domini B. B. Hera, SHum (sejarawan).

Ahwil yang merupakan tokoh senior di Kepolisian Republik Indonesia mengatakan perubahan yang dilakukan R.S. Soekanto tidak mudah karena kompleksitas masyarakat dan kondisi kenegaraan saat itu.  Soekanto menjadi Kapolri di era demokrasi parlementer yang memisahkan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

“Perdana Menteri silih berganti namun Soekanto tidak pernah diganti hingga di tahun 1959 menjelang demokrasi terpimpin beliau diberhentikan oleh Presiden Soekarno akibat adanya intrik politik di tubuh Polri” ungkapnya.

Ditambahkan Ahwil, jejak penting dari Jenderal Soekanto dalam membangun Polri sebagai organisasi sipil adalah akuntabilitas dan transparansi yang berusaha dia bangun. Pada 10 tahun masa jabatannya, dia membuat semacam laporan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan sebagai Kepala Kepolisian di masa itu.

Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH, Ketua PERSADA, menyatakan bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan awal dari serangkaian program prioritas yang akan dilakukan oleh PERSADA sebagai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang aktif dalam melakukan advokasi kebijakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang profesional dan menghormati HAM.

“Dalam sebuah kesatuan sistem peradilan pidana, permasalahan penegakan hukum tidak hanya dapat diselesaikan terhadap salah satu lembaga saja. Kami sedang melakukan penelitian berkaitan dengan institusi kejaksaan, dan ini saatnya mengkaitkannya dengan institusi kepolisian,” katanya.

Sebagai langkah nyata, PERSADA berencana memberikan policy paper yang  berisi rekomendasi terhadap reformasi kultural yang saat ini sedang dijalankan oleh Polri. Fachrizal Afandi yang juga merupakan Koordinator Eksekutif PERSADA UB mengatakan rekomendasi tersebut meliputi tiga aspek; pertama aspek pendidikan, Polri diharapkan melakukan evaluasi terhadap pola pendidikan dari yang bernuansa militer menjadi bernuansa sipil yang mengutamakan profesionalitas. Kedua, aspek manajemen birokrasi, Polri harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang disesuaikan dengan semangat Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketiga, aspek penegakan hukum, Polisi sebagai penyidik sipil dan alat kekuasaan yudisial dalam proses pencarian alat bukti haruslah dijamin independensinya dengan mengeliminir hierarki vertikal berdasarkan jabatan dan kepangkatan dan mulai memperkuat supervisi dan pengawasan dari lembaga penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan dan pengadilan.

Dr. G. Ambar Wulan, MHum, author biography R.S Soekanto, say, in conducting cultural reform, important for the police to learn from history R.S Soekanto which is the first police chief. This figure is known to have high ideals as the foundation stone of the current police structure. Ambar mentions the role Soekanto mainly because it has changed the character and mental of the Colonial Police into the Indonesian National Police.

It was explained by Ambar at the Seminar and Book Traces the foundation stone of the Police General of Police R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo and its relevance to cultural reform the police, on Saturday (15/10/2016). This event was organized by PERSADA (Center for Criminal Justice Research). Present at the event Chief of Malang City’s Police Adjunct Senior Commissioner Decky Hendarsono, S.IK and other presenters such as Komjen Gen. (ret) Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM (editor of the book); Fachrizal Afandi, SPsi, SH, MH (FH UB lecturers and researchers PERSADA) and F. X. Domini B. B. Hera, Shum (historian).

Ahwil that a senior figure in the Indonesian National Police said the changes were made R.S. Soekanto not easy because of the complexity of society and the conditions of the state at that time. Soekanto became police chief in the era of parliamentary democracy that separates the office of President as Head of State and the Prime Minister as Head of Government.

“Prime Minister alternated however Soekanto never replaced until in 1959 he was dismissed towards democracy guided by the President as a result of political intrigue within the police” he said.

Added Ahwil, an essential trace of General Soekanto in building the police as a civilian organization is accountability and transparency that he tried to get up. In the 10-year tenure, he made some sort of accountability reports on the work done as the Chief of Police at that time.

Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH, Chairman PERSADA, stating that the activities of this book review was the beginning of a series of priority programs to be carried out by PERSADA as a research institution and community services that are active in policy advocacy criminal justice system in Indonesia were professional and respectful of human rights ,

“In a unified system of criminal justice, law enforcement issues can be resolved not only to one institution alone. We are conducting research related to the attorney institution, and it is time to link him to the police,” he said.

As a concrete step, PERSADA plans to provide policy paper that contains recommendations on cultural reform that is currently being run by the police. Fachrizal Afandi who is also the Executive Coordinator PERSADA UB said the recommendations cover three aspects; The first aspect of education, the police are expected to evaluate the education pattern of the nuances of the military into civilian nuances that promotes professionalism. Second, the management aspects of the bureaucracy, the police had to implement transparency and accountability of the organization adapted to the spirit of Law 14/2008 on Public Information. Third, the law enforcement aspect, the Police as a civilian investigators and tool judicial power in the search process the evidence must be guaranteed independence by eliminating the hierarchy of vertical based on position and rank and begin to strengthen supervision and oversight of law enforcement agencies of other criminal justice system in this case is The prosecutor institutions and courts.