Penelitian

Tahun 2012
  1. Desain Pelembagaan Diversi Dalam Perkara Anak Berbasis Social Responsibility
  2. Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Penelitian Hibah Bersaing Institusi Batch II: Desain Pelembagaan Diversi dalam Perkara Anak berbasis Social Responsibility (Studi Pada Tiga Kepolisian Resort di Jawa Timur)


Tahun 2013
  1. Membongkar Korupsi Politik di Daerah di balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)
  2. Reposisi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat Yang Menjamin Akses Keadilan.
  3. Pengembangan Environmental Impact Assessment (EIA) Sebagai Model Pengukuran
  4. Keberhasilan Otonomi Daerah Tahun II

  5. Rekayasa Model Alternatif Corporate Social Responsibility berbasis Access Control
  6. Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan.


Tahun 2014
  1. Penelitian BPPK FH-UB tahun 2014 dengan judul, Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Obyeknya Tulisan dan Berita Yang isinya Palsu.
  2. Membongkar Korupsi Politik dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris (Asymetrical Decentralization) pada Provinsi-Provinsi Istimewa di Indonesia (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)
  3. Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak
  4. Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif
  5. Rekonseptualisasi Hukum Keuangan Negara Sebagai Upaya Harmonisasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD


Tahun 2015
  1. Perubahan Jenis-jenis Pidana dan Tindakan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak.
  2. Rekonseptualisasi Hukum Keuangan Negara Sebagai Upaya Harmonisasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD Tahun ke II
  3. Perlindungan Hak-Hak Dokter Terkait Kasus Malpraktek (Analisis Putusan Peninjauan Kembali nomor 79 PK/PID/2013)
  4. Judicial pardon (pemaafan hakim) dalam RUU KUHP ditinjau dari perspektif tujuan
  5. pemidanaan.

  6. Perluasan Kewenangan Pra-Peradilan Vis A Vis Pembentukan Hakim Pemeriksa
  7. Pendahuluan Sebagai Lembaga Pengawasan Horizontal Dalam Sistem Peradilan Pidana.

  8. Membongkar Korupsi Politik dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris (Asymetrical Decentralization) pada Provinsi-Provinsi Istimewa di Indonesia (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi).


Tahun 2016
  1. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
  2. Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kajian Yuridis Pemaafan Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia)


Tahun 2017
  1. Pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana: studi analisis putusan pengadilan terhadap kasus kejahatan seksual yang berkaitan dengan pornografi
  2. Konsep pertanggungjawaban negara untuk pemulihan hak korban tindak pidana kesusilaan melalui mekanisme rehabilitasi dan restitusi dalam hukum pidana positif indonesia
  3. Rekonseptualisasi judicial pardon dalam sistem hukum indonesia (studi perbandingan sistem hukum indonesia dengan sistem hukum barat)
  4. Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pengaturan Pemberatan Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Pelaku.
  5. Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif.
  6. Akibat Hukum Pergeseran Cara Perumusan Delik Korupsi Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016.
  7. Model Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Pornografi dan Pornografi Anak.
  8. Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia.


Tahun 2018
    Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti pada Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana 2018 antara lain:

  1. Implikasi Yuridis Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Terkait Saksi Testimonium de Auditu
  2. Reformulasi Diversi Bagi Residive Anak Dalam Prespektif Perlindungan Anak
  3. Rekonstruksi Makna Keterangan Saksi Setelah Putusan MK Nomor 98/PUU-XII/2012 terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pencapaian Keseimbangan Keadilan Bagi Korban
  4. Pidana Kurungan sebagai Alternatif Sanksi Pengganti Restitusi bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana
  5. Hak Imunitas Advokat Yang Melakukan Obstruction of Justice Dalam Penanganan TP Korupsi (Studi Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Putusan MK No.26/ PUU-XI/2013
  6. Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia
  7. Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan Antara Indonesia, Amerika dan Jerman