Reintegrasi Pedofil : Sebuah Tawaran Multidisipliner!
Bulan Maret 2017 ini, tepatnya 24 Maret 2017 Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Brawijaya menyelenggarakan Bincang dan Obrolan Santai (Bonsai) Bareng Pakar Universitas Brawijaya. Kegiatan tersebut merupakan suatu wadah untuk berdiskusi dengan berbagai tema yang sedang menjadi perbincangan publik, kegiatan ini diadakan setiap bulan sekali dengan melibatkan Pakar dan juga masyarakat secara langsung. Tema yang diangkat […]
Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik
Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik Penulis: Nurini Aprilianda Lucky Endrawati Fachrizal Afandi Mufathikhatul Farikhah Fifink Praiseda Alviolita Radhingga Dwi Setiana Devika Beliani Tahun: 2016
Sistematisasi Manajemen Barang Bukti Dalam Rangka Memperkuat Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Sistematisasi Manajemen Barang Bukti Dalam Rangka Memperkuat Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Penulis: Radhingga D. Setiana, SH., MH. Editor: Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Tahun: 2016 Selama 35 tahun KUHAP memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk berperan secara signifikan dalam proses peradilan pidana. Kedudukannya sebagai pemegang kendali proses penanganan perkara, menempatkan jaksa […]
Optimalisasi Penerapan Diversi Berbasis Pendidikan Demi Menyelamatkan Masa Depan Anak
Optimalisasi Penerapan Diversi Berbasis Pendidikan Demi Menyelamatkan Masa Depan Anak, Gerakan Save Our Children (SOC) Penulis: Arfan Kaimuddin, SH.,MH. & Fifink Praiseda A., SH., MH. Editor: Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Tahun: 2016 Dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA disebutkan jenis-jenis program diversi diantaranya: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan […]
PERSADA UB ingin Perbaiki Manajemen Barang Bukti di Kejaksaan!
Paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini sebenarnya hanyalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini sudah sejalan dengan diterbitkannya Inpres 10 Tahun 2016 tentang aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam inpres tersebut, Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana mendapatkan tugas untuk menciptakan […]