Dalam proses pembaruan hukum, salah satu indikator dari proses pembangunan hukum yang baik dalam proses legislasi adalah adanya harmonisasi. Harmonisasi ini membutuhkan proses pengumpulan data dan evaluasi terhadap data yang tersedia termasuk memperbandingkan dengan praktik yang terjadi di proses peradilan termasuk dengan praktik yang terjadi di masyarakat serta harus menggunakan data sebagai basis pembentukan kebijakan hukum pidana (evidence-based public policies). Kebijakan berbasis bukti adalah pendekatan yang dapat membantu orang-orang membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan, program dan proyek dengan menempatkan bukti terbaik yang tersedia melalui penelitian sebagai jantung pengembangan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengundang Bapak/Ibu/Rekan-rekan sebagai Peserta “Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia” yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Waktu : Pukul 13.00 – 15.30 WIB
Platform : Zoom Webinar bit.ly/KonsulnasRKUHP2021-panel1

Pembicara:

Moderator:
Estu Dyah Arifianti, S.H., M.S. (Akademisi Hukum Pidana STHI Jentera)