Pendekatan berbasis hak asasi manusia mensyaratkan bahwa Negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling dirugikan dan terpinggirkan di masyarakat. Perhatian khusus ini dikenal dengan tindakan afirmasi atau diskriminasi positif. Tindakan afirmatif bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang menimbulkan atau melanggengkan diskriminasi, dan dalam melawan stigma dan prasangka. Namun, dalam RKUHP masih terdapat ancaman tindak pidana yang ditujukan bagi sekelompok masyarakat yang dilekati faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kerentanan seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik atau mental, keadaan sosial, ekonomi, minoritas etnis dan / atau budaya serta agama atau kepercayaan tertentu. Padahal kerentanan merupakan aspek yang bersifat universal, tak terhindarkan, dan tetap ada dalam kondisi manusiawi.
Berdasarkan hal tersebut, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengundang Bapak/Ibu/Rekan-rekan sebagai Peserta “Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia” yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jum’at, 28 Mei 2021
Waktu : Pukul 13.00 – 15.30 WIB
Platform : Zoom Webinar bit.ly/KonsulnasRKUHP2021-panel3
Pembicara:
- Amira Paripurna, SH., LLM., Ph.D. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
- Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
- Nanda Saraswati, SH., MH. ( Akademisi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
- Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
Moderator:
Fines Fatimah, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
