Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Panel 4 “Tindak Pidana Korporasi”

  Individu atau orang perorangan (naturlijk persoon) bukanlah menjadi satu-satunya subjek hukum pidana, tapi termasuk juga badan hukum (recht persoon) seperti korporasi. Dalam KUHP hanya mengakui naturlijk persoon sebagai subjek hukum perbuatan pidana. Sedangkan Korporasi baru masuk di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral diluar KUHP. Kini dalam RKUHP mulai menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan mengakui […]

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Panel 3 “Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia”

Pendekatan berbasis hak asasi manusia mensyaratkan bahwa Negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling dirugikan dan terpinggirkan di masyarakat. Perhatian khusus ini dikenal dengan tindakan afirmasi atau diskriminasi positif. Tindakan afirmatif bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang menimbulkan atau melanggengkan diskriminasi, dan dalam melawan stigma dan prasangka. Namun, dalam RKUHP masih terdapat […]

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Panel 2 “Pidana dan Pemidanaan”

Salah satu tujuan pembaruan hukum pidana dalam Naskah Akademik RKUHP adalah untuk menghadirkan individualisasi pemidanaan yang mendukung tujuan pemidanaan berupa prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif terhadap pidana penjara. Meskipun RKUHP telah memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana denda, dan pidana pengawasan, […]

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021: Panel 1 “Uji Implementasi Rancangan KUHP”

Dalam proses pembaruan hukum, salah satu indikator dari proses pembangunan hukum yang baik dalam proses legislasi adalah adanya harmonisasi. Harmonisasi ini membutuhkan proses pengumpulan data dan evaluasi terhadap data yang tersedia termasuk memperbandingkan dengan praktik yang terjadi di proses peradilan termasuk dengan praktik yang terjadi di masyarakat serta harus menggunakan data sebagai basis pembentukan kebijakan […]

[Webinar Nasional] Urgensi Undang-undang Pokok Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diketahui, KUHAP mengadopsi prinsip Diferensiasi Fungsional yang membagi tahapan pemeriksaan acara pidana berdasarkan tiga actor utama; penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan oleh hakim. Dengan penerapan prinsip ini dalam KUHAP, Dominus litis pra pengadilan beralih dari jaksa kepada polisi. Hakim melalui pra-peradilan pun memiliki kontrol yang lemah terhadap […]